Indonesia menyarankan pendekatan agama dan budaya dalam
mengatasi terorisme dengan alasan
sejarah sudah membuktikan bahwa senjata dan kekuatan militer saja tidak
akan mampu mengatasi terorisme dan radikalisme.
Hal ini disampaikan Presiden
Joko Widodo atau Jokowi ketika berbicara dalam Arab Islamic America Summit atau
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Arab Islam-Amerika di Conference Hall King
Abdulaziz Convention Center, Riyadh, Arab Saudi, Minggu 21 Mei 2017 waktu
setempat.
"Untuk program deradikalisasi, misalnya, otoritas
Indonesia melibatkan masyarakat, keluarga, termasuk keluarga mantan narapidana
terorisme yang sudah sadar dan organisasi masyarakat," kata Jokowi.
Presiden menyebutkan, untuk kontraradikalisasi, otoritas di
Indonesia antara lain merekrut para netizen muda dengan follower yang banyak
untuk menyebarkan pesan-pesan damai."Kita juga melibatkan dua organisasi
Islam terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, untuk
terus mensyiarkan Islam yang damai dan toleran.”demikian diungkapkan Presiden
Joko Widodo.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengatakan bahwa KTT
Arab Islam-Ameika memiliki makna yang penting untuk mengirimkan pesan kemitraan
dunia Islam dengan Amerika Serikat dan menghilangkan persepsi bahwa Amerika
Serikat melihat Islam sebagai musuh.
Dalam penutupnya, Presiden menyampaikan empat pemikiran.
Pertama, umat Islam sedunia harus bersatu untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah.
Persatuan umat Islam merupakan kunci untuk keberhasilan
memberantas terorisme. Janganlah energi kita habis untuk saling
bermusuhan.Kedua, kerja sama pemberantasan radikalisme dan terorisme harus
ditingkatkan, termasuk pertukaran informasi intelijen, pertukaran penanganan
FTF (Foreign Terrorist Fighters), peningkatan kapasitas. Semua sumber pendanaan
harus dihentikan. Kita semua tahu banyaknya dana yang mengalir sampai ke akar
rumput di banyak negara dalam rangka penyebaran ideologi ekstrem dan radikal.
Semua aliran dana harus dihentikan.
Ketiga, upaya menyelesaikan akar masalah harus ditingkatkan,
ketimpangan dan ketidakadilan harus diakhiri, pemberdayaan ekonomi yang
inklusif harus diperkuat.
