$type=ticker$count=12$cols=4$cate=0$sn=0

$type=grid$count=4$ico=1$cate=0$rm=0$sn=0$cm=0

Resensi Buku "Democratic Policing"


Judul       : Democratic Policing
Penulis   : Jenderal Pol Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D
Prof (Ris) H. Hermawan Sulistyo,Ph.D

Penerbit : Pensil 324
Cetakan  : 1, Agustus 2017
Tebal       : 489 halaman

Buku “Democratic Policing” ini merupakan karya paling terkini mengenai paradigma pemolisian era demokrasi di Indonesia yang ditulis secara kolaborasi oleh Kapolri Jenderal Pol. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, MA.,P.h.D dan Prof (Ris) H. Hermawan Sulistyo, MA.,Ph.D. Kedua penulis ini memang tidak diragukan lagi dalam membahas isu-isu kepolisian, tidak saja kapasitas mereka sebagai akademisi yang memiliki reputasi internasional tetapi juga Muhammd Tito Karnavian sendiri sebagai Kapolri yang memahami betul problem dan tantangan yang dihadapi institusi Polri.
Buku ini mengupas landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dimensi-dimensi
pemolisian sehingga sangat komprehensif.

Sejarah Kepolisian
Pada dimensi filosofis fungsi pemolisian lahir karena adanya kebutuhan akan rasa
aman di dalam kehidupan masyarakat sehingga pada masyarakat pra modern
membentuk konsep kepolisian dalam bentuk kerabat (kin policing) yakni sistem
kepolisian yang dibangun atas asas kekerabatan. Konsep kin policing kemudian
mengalami evolusi di Anglo-Saxon Inggeris pada masa Raja Alfred Yang Agung dengan membentuk konsep pemolisian “Tything”.
Tything adalah komunitas penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang terdiri dari 10 (sepuluh) anggota keluarga dimana masing-masing keluarga menunjuk salah seorang dari anggota untuk menjadi pemimpin yang disebut “Tythingman”. Dari
komunitas 10 tyhthing (100 keuarga) menjadi komunitas yang lebih besar yang disebut “Hundred” dengan pimpinan disebut “Hundredman”. Kelipatan dari jumlah komunitas Hundred dinamakan komunitas “Shire” yang dipimpin oleh “Shire Reeve” yangkemudian dikenal dengan istilah “Sheriff” yang banyak digunakan di daerah bekas jajahan Inggeris, seperti Amerika, Australia, Kanada, India dan lainnya. Konsep inilah
yang menjadi cikal bakal polisi sipil (civilian police) dalam negara-negara demokrasi.
Berangkat dari landasan filosofis ini, penulis buku menegaskan bahwa akar kelahiran konsep pemolisian tumbuh dan berkembang dari masyarakat, bukan dari kekuasaan negara. Karena itu, polisi bukan merupakan alat kekuasaan negara melainkan mengabdi dan melindungi masyarakat secara umum. Masyarakat memiliki kapasitas yang besar dan kuat untuk menentukan bentuk polisi serta pengawasan terhadap implementasi tugas dan fungsi pemolisian. Puncaknya, arah perubahan kepolisian modern terjadi di Inggeris pada tahun 1829 oleh Bapak Pemolisian Modern, Sirt Robert Peel.

Polri di Alam Demokrasi
Perkembangan dan perubahan dinamika lingkungan strategis berdampak pada dinamika strategi dan sistem keamanan nasional suatu negara. Universalisasi demokratisasi, globalisasi, kemajuan sains dan teknologi, menjadi faktor-faktor yang secara langsung maupun tidak langsung memaksa beberapa negara di dunia untuk menata ulang strategi dan sistem keamanan dalam rangka meraih kepentingan nasionalnya (national interest).
Di Indonesia, titik awal sejarah demokratisasi dimulai sejak reformasi 1998. Reformasi ini berdampak adanya tuntutan terhadap Polri untuk melakukan perubahan di tingkat sistem, struktur dan kultur institusi Polri, yang kemudian dikenal dengan Reformasi Polri. Reformasi ini bertujuan untuk mengubah citra Polri dari militeristik ke polisi sipil (civilian police) di era demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan civil society, serta profesional dan akuntabel.
Dalam konteks negara demokrasi, polisi sebagai alat negara di bidang penengakan
hukum dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat memerlukan
keselarasan dengan struktur sosial sehingga peran Polri sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Sejalan dengan pemikiran ini, Reformasi Polri harus mengacu pada orientasi utama penegakan hukum (rule of law) dan hak asasi manusia sebagai instrumen utama negara demokrasi. Dalam kerangka ini, konsep pemolisian di era demokrasi mengacu pada orientasi pemolisian berbasis penegakan hukum dan pemolisian berbasis hak asasi manusia.
Berangkat dari sejarah demokratisasi di Indonesia, penulis buku ini menegaskan bahwa Reformasi 1998 menandai era baru Polri sebagai institusi sipil. Status Polri sebagai institusi sipil sejalan dengan norma universal yang tertuang dalam Resolusi PBB Nomor 143 tanggal 14 Juli Tahun 1960 tentang Polisi Non-Combatant. Dengan status ini, semua norma atau kaidah dalam masyaraat sipil berlaku bagi semua anggota Polri.Keseimbangan Hukum dan HAM Democratic policing sebagai paradigma pemolisian pada era demokrasi membangun landasan filosofis mengenai pemolisian yang memberikan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hak Ecosoc sebagai salah satu kovenan Hak Asasi Manusia (HAM) yang memuat penegasan hak-hak dasar ekonomi, sosial dan budaya setiap manusia. Oleh karena itu, penulis memaknai democratic policing sebagai konsep pemolisian yang mengacu pada orientasi utama penegakan hukum (rule of law) dan
penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Dalam iklim demokrasi landasan dasar konsep pemolisian tidak bisa menghindar dari prinsip-prinsip HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian. Landasan dasar HAM ini digunakan sebagai tolok ukur akuntabilitas baik kepada pihak eksternal maupun internal kepolisian sendiri. Prinsip HAM yang dimaksud adalah aturan atau norma HAM internasional yang mengikat secara hukum bagi negara-negara yang telah meratifikasinya. Dengan demikian, Polri dalam hal ini dituntut adanya kesesuaian antara fungsi pemolisian dengan prinsip-prinsip HAM. Dengan demikian, penegakan
hukum melalui fungsi pemolisian dalam rangka menciptakan kondisi keamanan (security) harus berjalan seimbang dengan kebebasan (freedom) HAM. Lebih dari itu, hak Ecosoc juga menjadi perhatian dari fungsi pemolisian di era demokrasi. Paradigma democratic policing yang digambarkan penulis dalam buku ini secara umum adalah pentingnya memperhatikan dimensi HAM, hak Ecosoc serta penghormatan terhadap civil society sebagai paradigm pemolisian di alam demokrasi.
Di atas semua itu, buku ini memberikan kontribusi penting bagi pembentukan
paradigma atau discourse baru pemolisian yang mampu merespon perubahan jaman di era demokrasi. Oleh karena itu, buku ini sangat langka di Indonesia dan harus menjadi rujukan standar policing bagi segenap anggota Polri. Di samping, pemerhati kepolisian di kalangan akademisi dan civil society.
(CONCERN ~ Steategic Think Thank)
Name

38 Setia,148,Berita Pilihan,4,figur bicara,37,LUAR NEGERI,19,Nasional,415,Sejarah,9,Tips,17,Umum,46,
ltr
item
38 Setia: Resensi Buku "Democratic Policing"
Resensi Buku "Democratic Policing"
https://1.bp.blogspot.com/-WgZ7pEkG-po/WhTx2kEmBoI/AAAAAAAAF5A/qz9TvpiWf98xa2yeaXteRjZH_5F1tCvmgCEwYBhgL/s320/images%2B%25287%2529.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-WgZ7pEkG-po/WhTx2kEmBoI/AAAAAAAAF5A/qz9TvpiWf98xa2yeaXteRjZH_5F1tCvmgCEwYBhgL/s72-c/images%2B%25287%2529.jpg
38 Setia
http://www.38setia.com/2017/11/resensi-buku-democratic-policing.html
http://www.38setia.com/
http://www.38setia.com/
http://www.38setia.com/2017/11/resensi-buku-democratic-policing.html
true
1959138953113151983
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content