$type=ticker$count=12$cols=4$cate=0$sn=0

$type=grid$count=4$ico=1$cate=0$rm=0$sn=0$cm=0

Polri dan Tantangan Demokrasi


Jenderal Pol. Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D

Tugas polisi secara universal pada dasarnya adalah “to create and maintain public security and order” dan “to enforce the law”, atau menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum. Polisi harus mampu melaksanakan tugas-tugas tersebut dalam kondisi apapun. Dalam perkembangannya sejak jaman klasik hingga kontemporer berbagai  sistem dan inovasi kepolisian dibuat. Ada kepolisian sentralisasi dengan kepolisian nasionalnya, desentralisasi, dan sistem integrasi yang mengkompromi sistem sentralisasi dan desentralisasi. Ada lagi model kepolisian sipil atau civilian police dan paramilitary police yang bercorak semi militer. Dari sudut operasional, ada gaya pemolisian proaktif dan responsif (fire brigade policing). Jadi tidak ada satu sistem kepolisian yang terbaik di dunia. Sistem kepolisian yang terbaik adalah sistem yang paling cocok dengan situasi dan kondisi di komunitas masing-masing, yang tidak sama satu dengan lainnya.

Posisi geografis Indonesia yang khas membuat Indonesia mempunyai karakteristik yang khas secara ipoleksosbud

Setiap komunitas atau negara memiliki karakteristik khas masing-masing: sistem politik dan ideologi, letak geografis, topografi, ekonomi, sosial dan budaya. Polisi harus mampu bekerja menyesuaikan diri sesuai dengan karakter khas tersebut untuk menciptakan dan memelihara ketertiban publik serta menegakkan hukum yang berlaku di negara tersebut. Dengan demikian sistem dan gaya pemolisian didikte oleh karakteristik khas komunitas negara, bukan menerapkan suatu sistem atau gaya pemolisian begitu saja tanpa memperhatikan karakteristik khas negara tersebut. Ini berarti sistem dan gaya pemolisian dapat berubah sesuai dengan dinamika perubahan yang terjadi di negara tersebut. Jika polisi tidak mengikuti perubahan tersebut maka sulit untuk mencapai tujuan menciptakan dan memelihara kamtibmas serta penegakan hukum karena kondisi masyarakat yang harus diamankan dan ditertibkan sudah berubah dan hukum yang berlaku juga sudah berubah.

Mendasarkan pada kerangka pemikiran di atas, maka Polri sebagai institusi pelaksana utama fungsi kepolisian Indonesia harus dinamis dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Perubahan terpenting yang harus diikuti Polri adalah sistem politik dari era Orde Baru ke era Reformasi sejak 1998. Di era Orde Baru, Indonesia menerapkan sistem politik Demokrasi Pancasila.Meskipun menggunakan kata “demokrasi”, banyak pengamat menganggap sistem politik Orde Baru bergaya semi otoriter atau oligarkhi. Kekuasaan ditangan satu orang atau sekelompok elite.

Di era Reformasi, Indonesia mengadopsi demokrasi yang lebih bebas dan bahkan mengarah pada liberal. Kekuasaan tertinggi ditangan rakyat melalui perwakilan di parlemen. Beberapa perubahan penting di era Demokrasi Reformasi ini diantaranya: menguatnya peran legislatif sehingga memiliki posisi tawar lebih tinggi terhadap eksekutif dibanding di era Orde Baru, menguatnya peran media yang makin bebas sebagai pilar keempat demokrasi, iklim yang lebih bebas untuk menyampaikan pendapat di muka umum dan berserikat atau berkumpul, menguatnya peran civil society, sistem pemerintahan yang makin transparan dan terbuka untuk kritik publik dan sebagainya.

Peluncuran buku 'Democratic Policing' sebagai salah satu referensi untuk memahami peran polisi dalam era demokrasi

Segenap perubahan tersebut harus dicermati oleh Polri. Polri harus cepat beradaptasi dalam lingkungan baru dengan menerapkan model ‘democratic policing’ atau pemolisian di negara demokrasi. Di era demokrasi ini, maka Polri harus mampu mendapat kepercayaan publik (public trust) karena publik atau rakyat adalah pemilik negara. Semua elemen negara, baik pemerintah maupun non pemerintah harus dipercaya publik jika ingin ‘survive’. Jika tidak dipercaya, maka elemen tersebut dapat dikurangi kewenangannya atau perannya, atau bahkan dihapuskan dan diganti dengan elemen lain oleh rakyat. Oleh karena itu, Polri harus memahami apa yang diinginkan oleh publik (public expectation)
dan mengelola organisasinya sesuai dengan harapan rakyat tersebut.

Di era Reformasi ini publik menginginkan Polri mampu menggunakan kewenangan yang diberikan secara proporsional, tidak berlebihan (excessive), tidak juga kurang mampu dan kurang berani menggunakan-nya. Publik juga menghendaki Polri untuk mengawal demokrasi dengan menegakkan nilai-nilai supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, menjaga persatuan dan
kesatuan bangsa yang amat beragam, efektif dan efisien untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum serta manajemen yang lebih transparan
kepada publik.

Menghadapi dinamika di atas, Polri telah menggulirkan reformasi internal yang terdiri dari reformasi struktural, instrumental dan kultural. Polri secara struktur telah keluar dari organisasi ABRI menjadi institusi yang mandiri di bawah langsung Presiden. Perubahan ini membuat Polri tetap pada sistem kepolisian sentralisasi yang amat mengikuti gaya Max Weber atau Weberian style dengan komando tunggal Kapolri yang kemudian dibagi dalam satuan kerja tingkat Mabes, serta berjenjang ke tingkat Polda, Polres, Polsek hingga Pos Polisi. Fungsi kepolisian dibagi dalam satuan kewilayahan disusun sesuai dengan sistem administrasi pemerintahan. Keuntungan sistem ini Polri mampu menjadi perekat NKRI yang beragam dan koordinasi yang relatif mudah antar satuan wilayah dan satuan kerja. Kelemahannya, rentan terhadap kooptasi politik pemerintah pusat yang cukup sensitif dalam sistem demokrasi. Namun dengan adanya sejumlah mekanisme pengawasan eksternal seperti Komisi Kepolisian Nasional, Komisi 3 DPR, Ombudsman dan sebagainya, maka resiko kooptasi ini dapat dikurangi.

Reformasi instrumental dilakukan dengan membenahi segenap aturan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepolisian di era baru. Sejumlah kewenangan direvisi agar Polri dapat melaksanakan tugasnya. Undang-undang khusus tentang kepolisian negara Republik Indonesia juga dibentuk dengan ditetapkannya UU No. 2 tahun 2002. Sangat kental nuansa keinginan rakyat agar Polri berubah menjadi polisi sipil yang lebih dekat dengan rakyat dan bertugas tidak hanya untuk menciptakan dan memelihara kamtibmas dan menegakkan hukum, tetapi juga untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat; ciri khas tugas polisi di sistem demokrasi. Ini membawa konsekuensi Polri merubah gaya pemolisiannya menjadi lebih proaktif untuk lebih dekat dan berkomunikasi dengan rakyat dan mengedepankan upaya pencegahan gangguan kamtibmas, daripada gaya pemolisian reaktif atau responsif yang menjaga jarak dengan publik, dan hanya bersentuhan ketika publik memanggil untuk bantuan keamanan.

Polri juga sudah berusaha untuk membenahi budaya organisasi dan perorangan kepolisian. Diantaranya dengan membuat sejumlah aturan internal, sistem
pengawasan yang lebih ketat, perubahan kurikulum pendidikan, sistem rekrutmen dan pembinaan karir yang lebih transparan dam sebagainya. Namun sejak tahun 2000 menjadi organisasi yang mandiri, tampaknya Reformasi Kultural ini masih berjalan lamban meskipun berbagai survey menunjukkan tingkat kepercayaan publik membaik terhadap Polri. Memang tidak mudah merubah kultur ini karena banyak faktor yang mempengaruhi, baik internal maupun eksternal. Hambatan internal diantaranya: tingkat kesejahteraan personel yang belum memadai, anggaran operasional belum sesuai dengan kebutuhan, terbatasnya sarana dan prasarana, serta besarnya jumlah anggota Polri sehingga perubahan memerlukan waktu. Sedangkan hambatan eksternal yang utama adalah budaya masyarakat dan pemerintahan yang masih belum compatible dengan budaya demokrasi, sehingga mempengaruhi kecepatan perubahan budaya kepolisian. Dengan jumlah anggota lebih dari 400 ribu orang, maka perubahan cara berpikir (mindset) ala democratic policing memang tidak mudah. Perubahan ini harus bergerak ke semua lini: perwira tinggi, perwira menengah, perwira pertama, bintara, tamtama dan pegawai negeri sipil Polri. Belum lagi Polri harus menghadapi tantangan adanya dua generasi saat ini: generasi yang menjadi polisi sebelum 1998 dengan sistem rekrutmen dan pendidikan serta budaya kepolisian era Orde Baru, dan generasi yang menjadi polisi setelah 1998 ketika demokrasi dengan dominasi sipil diterapkan.

Untuk itu, Polri harus memacu Reformasi internal dengan titik tekan pada Reformasi Kultural. Polri harus membenahi aturan internal untuk mengakomodir perubahan ini. Juga mekanisme pengawasan internal yang lebih ketat karena sistem pengawasan yang terbaik bagi setiap organisasi adalah dari internal. Pembenahan manajemen sumber daya manusia dengan rekrutmen dan pembinaan karir yang lebih transparan, penggunaan teknologi informasi untuk sistem manajemen internal dan operasional, perbaikan anggaran untuk kesejahteraan personel, operasional dan pemenuhan sarana prasarana, serta mempercepat perubahan mindset anggota dari cara berpikir polisi jaman Orde Baru yang semi otoriter dan loyal kepada penguasa ke polisi jaman Reformasi yang demokratis dengan loyalitas pada rakyat. Tidak saja Polri harus mampu merubah mindset anggota generasi sebelum tahun 1998, tapi juga menjaga agar anggota generasi setelah 1998 tidak ‘ketarik’ oleh kultur polisi generasi sebelum 1998. Justru seharusnya mindset generasi sebelum 1998 harus ditarik ke mindset polisi generasi paska 1998. Selain itu, Polri harus merubah gaya pemolisian lama yang paramiliter ke gaya polisi sipil yang lebih mendekat ke rakyat dan mengedepankan upaya proaktif dan preventif. Konsep community policing dan problem-oriented policing menjadi kunci keberhasilan perubahan ini. Meskipun karena tantangan adanya kelompok bersenjata seperti terorisme dan separatisme serta medan hutan gunung dan daerah terpencil masih memerlukan postur paramiliter, yang hanya dipertahankan pada fungsi Brigade Mobil (Brimob).
Kejahatan transnasional sebagai akibat dari fenomena globalisasi

Fenomena globalisasi yang membuat interaksi antar negara makin intens juga menuntut Polri harus mampu menyesuaikan diri di era kini. Fenomena ini menyebabkan peningkatan kejahatan lintas batas negara (transnational crimes) seperti drug trafficking, international terrorism, human and arms trafficking dan
sebagainya. Bahkan dengan lahirnya cyber space, membuat batas negara menjadi hilang sehingga memunculkan tantangan baru cyber-related crimes yang memerlukan kemampuan tersendiri bagi dunia kepolisian. Polri harus mampu menjalin hubugan baik dengan negara lain untuk memonitor, mengantisipasi dan menanggulangi kejahatan-kejahatan jenis baru ini. Publik berharap banyak Polri dapat melindungi mereka dari ancaman gangguan kamtibmas, termasuk kejahatan transnasional. Jika Polri gagal melindungi publik dari kejahatan ini maka berkurang juga kepercayaan publik terhadap Polri.


Name

38 Setia,148,Berita Pilihan,4,figur bicara,37,LUAR NEGERI,19,Nasional,415,Sejarah,9,Tips,17,Umum,46,
ltr
item
38 Setia: Polri dan Tantangan Demokrasi
Polri dan Tantangan Demokrasi
https://2.bp.blogspot.com/-Eq_E5kxaPBY/WptbjCU_gzI/AAAAAAAALRY/MGG0Y2vWRFABrpI3qfZnOTztkzjBUq6egCLcBGAs/s1600/images%2B%25283%2529.jpeg
https://2.bp.blogspot.com/-Eq_E5kxaPBY/WptbjCU_gzI/AAAAAAAALRY/MGG0Y2vWRFABrpI3qfZnOTztkzjBUq6egCLcBGAs/s72-c/images%2B%25283%2529.jpeg
38 Setia
http://www.38setia.com/2018/03/polri-dan-tantangan-demokrasi.html
http://www.38setia.com/
http://www.38setia.com/
http://www.38setia.com/2018/03/polri-dan-tantangan-demokrasi.html
true
1959138953113151983
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content